Kasus-Kasus Penting Penegakan Hukum oleh Pemerintah: Refleksi Komitmen dan Tantangan

Pemerintah dan Penegakan Hukum

Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Indonesia menyaksikan sejumlah langkah tegas dalam penegakan hukum yang memperlihatkan wajah serius pemerintah dalam menindak pelanggaran.

Dari kasus korupsi berskala nasional hingga pengungkapan jaringan kejahatan lintas negara, komitmen terhadap supremasi hukum terus diuji.

Langkah-langkah ini menjadi barometer publik atas efektivitas aparat penegak hukum, serta ujian terhadap konsistensi pemerintah dalam memberantas praktik ilegal di berbagai sektor.

Kasus Korupsi Jalan Nasional: Rp230 Miliar Raib

Penindakan oleh KPK dan Transparansi Proyek Infrastruktur

Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah korupsi dalam proyek jalan nasional di Sumatera. KPK menetapkan lima tersangka, termasuk seorang pejabat eselon II di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pihak swasta.

Dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp230 miliar, kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan internal dan masih rentannya praktik suap dalam proyek strategis nasional.

Relevansi Kasus untuk Reformasi Birokrasi

Kasus ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana reformasi birokrasi telah berjalan? Apakah mekanisme tender dan pengawasan proyek cukup transparan? Penindakan KPK memang diapresiasi, namun publik juga menuntut pencegahan dini dan sistem yang lebih tahan terhadap korupsi.

Sindikat Perdagangan Orang: Luka di Perbatasan NTT

Pengungkapan oleh Mabes Polri

Polri membongkar jaringan perdagangan orang lintas negara yang beroperasi dari wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Lebih dari 200 warga negara Indonesia dilaporkan menjadi korban, sebagian besar dikirim ke Timur Tengah dengan janji pekerjaan, namun berakhir dalam eksploitasi.

Mirisnya, beberapa aparat diduga terlibat memfasilitasi keberangkatan ilegal tersebut.

Pemerintah Dituntut Perkuat Pengawasan dan Perlindungan

Pelanggaran HAM: Masa Lalu yang Belum Usai

37 Kasus Diproses pada 2024

Menurut Komnas HAM, sepanjang 2024 terdapat 37 kasus pelanggaran HAM berat yang diproses, termasuk beberapa kasus lama yang kembali dibuka. Ini menjadi sinyal positif bahwa negara mulai menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga.

Namun, banyak kalangan menilai proses ini masih lambat dan kurang transparan.

Penegakan Hukum Harus Berkeadilan

Prof. Mahendra dari Universitas Airlangga menyampaikan bahwa keberanian membuka kasus lama patut diapresiasi. 

Tantangan Penegakan Hukum: Antara Harapan dan Realita

Kepastian Hukum dan Independensi Aparat

Meski deretan kasus besar berhasil diungkap, masih ada pekerjaan rumah besar: meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Salah satunya melalui penguatan lembaga, reformasi prosedural, serta keberanian menghadapi intervensi politik.

Penegakan Hukum Tak Bisa Berdiri Sendiri

Aspek pencegahan, edukasi hukum masyarakat, serta keterlibatan publik perlu diperkuat. Dukungan masyarakat sipil, media, dan akademisi dapat membantu menjaga akuntabilitas dan mencegah kasus serupa terulang.

Mengawal Proses Hukum dengan Kritis

Langkah penegakan hukum oleh pemerintah selama dua tahun terakhir menunjukkan komitmen yang tidak bisa diabaikan. Namun, efektivitas jangka panjang bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam setiap proses hukum.

Ajakan terakhir adalah untuk terus mengawal proses-proses hukum secara kritis namun konstruktif, karena hanya dengan partisipasi aktif masyarakat, supremasi hukum dapat benar-benar ditegakkan