Kebijakan Fiskal dan Moneter: Peran Pemerintah dalam Ekonomi

Mengapa Dua Kebijakan Ini Sangat Menentukan?

Dalam mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen yang paling vital.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, memegang peran strategis dalam merancang dan menerapkan kebijakan tersebut untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, menjaga inflasi tetap terkendali, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

 

Apa Itu Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter?

Secara umum, kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi, menciptakan stabilitas, serta memfasilitasi pertumbuhan.

Di sisi lain, kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), untuk mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan inflasi, serta menjaga kestabilan nilai tukar dan suku bunga.

 

Tujuan Strategis: Mengelola Ekonomi Makro Secara Seimbang

Baik kebijakan fiskal maupun moneter memiliki satu misi utama: menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam praktiknya, kedua kebijakan ini saling melengkapi dan tidak dapat bekerja secara terpisah. Beberapa tujuan penting yang diusung antara lain:

Menjaga Stabilitas Ekonomi

Fluktuasi ekonomi seringkali tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kebijakan fiskal digunakan untuk mendorong permintaan saat ekonomi lesu, sedangkan kebijakan moneter dapat memperketat likuiditas jika inflasi meningkat.

Mendorong Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Melalui belanja pemerintah seperti pembangunan infrastruktur atau pemberian insentif usaha kecil dan menengah (UKM), fiskal mampu menciptakan efek pengganda ekonomi. Di sisi lain, moneter mendukung hal ini melalui pengaturan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR).

Mengendalikan Inflasi dan Defisit

Inflasi yang terlalu tinggi atau defisit anggaran yang membengkak berpotensi mengancam keberlanjutan fiskal. Kebijakan moneter bekerja melalui pengaturan suku bunga acuan, sementara kebijakan fiskal mengelola postur anggaran negara agar tetap sehat.

 

Peran Pemerintah

Peran kebijakan fiskal dijalankan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan Bank Indonesia memegang kendali atas kebijakan moneter. Koordinasi keduanya menjadi kunci kesuksesan dalam merespons dinamika ekonomi, baik domestik maupun global.

“Sinergi antara otoritas fiskal dan moneter diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang saling mendukung dan tidak saling menegasikan,” jelas Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Perekonomian.

Kolaborasi, Bukan Kompetisi: Ketika Fiskal dan Moneter Bekerja Bersama

Meski berbeda institusi dan instrumen, fiskal dan moneter tidak berjalan dalam jalur terpisah. Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, koordinasi menjadi sangat penting.

Pemerintah menaikkan belanja untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial, sementara Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dan membeli surat utang negara untuk menjaga stabilitas.

 

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Banyak yang menganggap kebijakan fiskal dan moneter sebagai urusan elit ekonomi. Padahal, dampaknya sangat nyata dan langsung dirasakan masyarakat.

Contoh dampak kebijakan fiskal:

• Subsidi BBM → harga bahan bakar lebih terjangkau
• Bantuan sosial tunai (BST) → menjaga daya beli masyarakat
• Penghapusan pajak UMKM → mendorong pertumbuhan usaha kecil

Contoh dampak kebijakan moneter:

• Penurunan BI Rate → bunga pinjaman dan cicilan lebih ringan
• Stabilisasi nilai tukar rupiah → harga barang impor terkendali
• Pengetatan moneter → mencegah gelembung ekonomi

 

Contoh Penerapan di Indonesia

Kebijakan Fiskal: Insentif dan Subsidi

Salah satu contoh nyata kebijakan fiskal adalah subsidi energi serta insentif pajak untuk sektor industri prioritas.

Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat dan meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Kebijakan Moneter: Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia secara rutin mengumumkan BI-Rate sebagai tolok ukur suku bunga kredit dan tabungan. Di saat ekonomi lesu, suku bunga diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi.

 Baca Juga : Transparansi Pemerintahan

Tantangan Implementasi

Meski memiliki tujuan yang baik, implementasi kebijakan fiskal dan moneter seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti:

Ketergantungan Terhadap Utang

Salah satu kritik terhadap kebijakan fiskal adalah tingginya rasio utang terhadap PDB. Meski utang digunakan untuk pembangunan, transparansi dan efisiensi penggunaannya masih menjadi sorotan.

Efektivitas Kebijakan Moneter

Transmisi kebijakan moneter ke sektor riil tidak selalu efektif. Meskipun BI menurunkan suku bunga, tidak selalu diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan.

 

Mengapa Sinergi Itu Penting?

Kebijakan fiskal dan moneter bukan hanya alat teknokratis di ruang-ruang birokrasi, melainkan instrumen nyata yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Mulai dari harga sembako, suku bunga pinjaman, hingga subsidi pendidikan, semuanya bersumber dari keputusan kebijakan ini.

Untuk itu, sinergi antara pemerintah dan bank sentral harus terus diperkuat, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Lebih dari itu, publik juga diharapkan turut memahami dan mengawasi jalannya kebijakan, demi kesejahteraan bersama.