Perbedaan Pemerintahan Pusat dan Daerah: Kewenangan dan Tanggung Jawab

Siapa Mengatur Apa di Negara Kita?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa pembangunan jalan tol dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan jalan lingkungan dikerjakan oleh pemerintah kabupaten?

Atau kenapa izin mendirikan warung makan cukup diurus di tingkat kecamatan, tapi izin pembangunan pelabuhan harus ke kementerian?

Pertanyaan-pertanyaan ini bermuara pada satu hal: pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Memahami perbedaan ini tidak hanya penting bagi pelaku pemerintahan, tapi juga bagi masyarakat umum—termasuk peserta seleksi ASN seperti CPNS dan PPPK.

Sebab di balik setiap pelayanan publik, terdapat pembagian tugas yang telah diatur secara hukum dan sistematis.

 

Apa Itu Wewenang Pemerintah?

Secara umum, wewenang pemerintah adalah kekuasaan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan demi menjalankan roda pemerintahan. Wewenang ini diberikan secara konstitusional, dan dibagi antara dua pilar utama: pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih berfokus pada hal-hal berskala nasional, sementara pemerintah daerah mengurus urusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dasar Hukum Pembagian Wewenang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pembagian wewenang di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mempertegas prinsip desentralisasi, yaitu memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing.

Kewenangan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan absolut, yang menyangkut kepentingan nasional dan tidak bisa diserahkan ke daerah. Berikut ini adalah contoh urusan yang menjadi kewenangan pusat:

• Pertahanan dan keamanan negara
• Politik luar negeri
• Kebijakan moneter dan fiskal nasional
• Agama dan kerukunan umat beragama
• Sistem hukum dan peradilan nasional

Misalnya, diplomasi dengan negara lain dan pengelolaan anggaran negara adalah wewenang penuh pusat. Begitu juga dengan penyusunan kurikulum pendidikan nasional dan penyediaan anggaran untuk guru PPPK yang bersumber dari APBN.

 

Kewenangan Pemerintah Daerah

Di sisi lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diberi mandat untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Beberapa contoh di antaranya:

• Pendidikan dasar dan menengah (SD hingga SMA)
• Pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit daerah
• Perizinan usaha mikro dan kecil
• Infrastruktur jalan desa dan lingkungan
• Pengelolaan pasar tradisional dan kebersihan lingkungan

Dengan kewenangan ini, daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan warganya.

Contohnya, pemerintah kabupaten bisa membuat kebijakan zonasi sekolah sesuai karakteristik daerahnya, atau menetapkan pajak restoran lokal sesuai potensi ekonomi setempat.

 

Studi Kasus: Jalan Tol vs Jalan Desa

Mari kita ambil contoh konkret: pembangunan jalan tol lintas provinsi adalah wewenang pemerintah pusat. Hal ini karena proyek semacam itu berdampak besar terhadap arus logistik nasional dan menyangkut lintas wilayah administratif.

Sementara itu, jalan desa atau jalan lingkungan yang hanya digunakan oleh masyarakat lokal menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Jika terjadi kerusakan jalan di kampung, masyarakat sebaiknya melapor ke Dinas PUPR setempat, bukan ke Kementerian PUPR.

Pemisahan ini penting untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan mempercepat proses pelayanan.

Tantangan dan Dinamika di Lapangan

Tumpang Tindih dan Koordinasi

Meski pembagian wewenang sudah diatur secara legal, dalam praktiknya kerap terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sebuah proyek nasional yang dibangun di daerah, misalnya, harus melalui izin dan koordinasi dengan dinas daerah. Jika tidak sinergis, proyek bisa terbengkalai atau tumpang tindih anggaran.

Contoh lain, penempatan guru ASN PPPK oleh pusat sering kali memerlukan koordinasi intens dengan pemerintah daerah agar sesuai kebutuhan dan distribusinya merata.

Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemerintah sangat krusial, terutama dalam menyukseskan program nasional seperti seleksi ASN 2025.

 Baca Juga : Desentralisasi 

Bekerja Sama, Bukan Bersaing

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah bukanlah bentuk persaingan kekuasaan, tetapi justru strategi untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan.

Pemerintah pusat mengambil peran strategis dan nasional, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana aktif di lapangan. Jika keduanya bisa bersinergi tanpa saling menyalahkan, maka pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Sebagai warga negara—dan calon ASN—memahami hal ini adalah bentuk kontribusi kita terhadap pemerintahan yang lebih baik dan profesional.

 

FAQ Seputar Pemerintahan Pusat dan Daerah

Apa saja urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat?

Beberapa urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat antara lain: pertahanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, serta urusan agama dan hukum nasional.

Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan sekolah dasar?

Pembangunan dan pengelolaan sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Apa itu desentralisasi?

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri.

Apakah ASN di daerah mengikuti aturan pusat?

Ya, ASN di daerah tetap mengikuti regulasi nasional, tapi juga harus patuh pada aturan teknis dari pemerintah daerah. Sinergi keduanya penting dalam pelaksanaan tugas.

Apakah materi ini muncul dalam seleksi ASN 2025?

Sangat mungkin. Materi tentang pembagian kekuasaan, otonomi daerah, dan struktur pemerintahan masuk dalam kategori TWK yang diuji dalam seleksi ASN 2025 melalui sistem sscasn bkn.