Menelusuri Sejarah Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa, Sebuah Perjalanan Panjang Menuju Demokrasi

Hai, Sobat Merah Putih! Pernahkah kamu berpikir bagaimana bentuk pemerintahan Indonesia sebelum seperti sekarang? Perjalanan bangsa kita dalam menemukan sistem pemerintahan yang paling pas itu panjang dan berliku, lho. Dari masa kerajaan kuno hingga era reformasi yang kita nikmati saat ini, semuanya punya cerita dan pelajaran berharga.

Yuk, kita telusuri bersama jejak-jejak sejarah pemerintahan di tanah air. Dengan memahami masa lalu, kamu akan lebih menghargai sistem demokrasi yang kita miliki sekarang. Siap untuk berpetualang melintasi waktu?

Awal Mula Pemerintahan: Masa Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam

Jauh sebelum nama "Indonesia" ada, nusantara diwarnai oleh berbagai kerajaan megah. Di masa ini, sistem pemerintahannya sangat khas.

Era Kerajaan Hindu-Buddha

Pada periode ini, konsep Dewa-Raja menjadi landasan utama. Raja bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga dianggap sebagai titisan dewa di bumi. Kekuasaannya bersifat mutlak dan turun-temurun. Kamu bisa bayangkan betapa sentralnya peran seorang raja saat itu. Contohnya adalah Kerajaan Kutai, Sriwijaya, hingga Majapahit yang legendaris. Struktur pemerintahannya sudah cukup terorganisir dengan adanya pejabat-pejabat yang membantu raja dalam menjalankan roda pemerintahan.

Era Kesultanan Islam

Masuknya pengaruh Islam membawa perubahan. Konsep Dewa-Raja perlahan berganti menjadi Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Meskipun masih bersifat turun-temurun, nilai-nilai Islam turut memengaruhi hukum dan tata kelola pemerintahan. Sultan seringkali juga dipandang sebagai pemimpin agama (khalifah). Kesultanan seperti Demak, Mataram Islam, dan Samudera Pasai adalah contoh nyata bagaimana sistem ini berjalan, menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran Islam.

Babak Baru: Di Bawah Cengkeraman Kolonialisme

Kedatangan bangsa Eropa menjadi titik balik yang dramatis dalam sejarah pemerintahan di nusantara.

Masa Penjajahan Belanda (Hindia Belanda)

Selama ratusan tahun, pemerintahan di nusantara dikendalikan oleh Belanda. Awalnya melalui kongsi dagang VOC, kemudian diambil alih langsung oleh Kerajaan Belanda. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sentralistik dan hierarkis. Pucuk pimpinan tertinggi adalah Gubernur Jenderal yang merupakan perwakilan Raja Belanda.

Struktur birokrasi modern mulai diperkenalkan, namun tujuannya adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Para bupati dan penguasa lokal dijadikan pegawai pemerintah kolonial, membuat mereka kehilangan otonomi. Rakyat pun hidup dalam sistem yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.

Masa Pendudukan Jepang

Meskipun singkat (1942-1945), pendudukan Jepang membawa perubahan signifikan. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah komando. Untuk menarik simpati, Jepang melibatkan beberapa tokoh nasionalis dalam pemerintahan dan membentuk badan-badan seperti BPUPKI dan PPKI. Meski tujuannya untuk kepentingan perang Jepang, langkah-langkah ini secara tidak langsung menjadi "pemanasan" bagi para pendiri bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan.

Indonesia Merdeka: Pencarian Bentuk Pemerintahan

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah gerbang menuju era baru. Namun, perjalanan mencari sistem pemerintahan yang stabil tidaklah mudah.

Orde Lama (1945-1966)

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, periode ini penuh dengan dinamika. Indonesia sempat mencoba beberapa sistem:

• Presidensial (1945-1949): Sesuai dengan UUD 1945 yang asli, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
• Parlementer Semu (RIS, 1949-1950): Akibat Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi negara serikat dengan sistem parlementer di mana perdana menteri memimpin kabinet.
• Demokrasi Parlementer (1950-1959): Kembali ke negara kesatuan, namun kabinet jatuh bangun dan kondisi politik tidak stabil.
• Demokrasi Terpimpin (1959-1966): Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945 dengan sistem presidensial. Namun, kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan terpusat.

Orde Baru (1966-1998)

Era ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sistem pemerintahannya adalah presidensial dengan landasan konstitusi UUD 1945. Fokus utama Orde Baru adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, kekuasaan yang terpusat selama 32 tahun menyebabkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta terbatasnya kebebasan berpendapat. Kekuasaan eksekutif (presiden) menjadi sangat dominan.

Era Reformasi (1998-Sekarang)

Lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menandai dimulainya Era Reformasi. Ini adalah era koreksi total terhadap penyimpangan di masa Orde Baru. Perubahan paling mendasar adalah amandemen UUD 1945 (sebanyak empat kali), yang bertujuan sebagai berikut.

• Membatasi masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode.
• Memperkuat peran lembaga legislatif (DPR) dan yudikatif (MA, MK).
• Menegaskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
• Menerapkan otonomi daerah yang luas, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah.

Baca Juga: Sejarah Monarki di Indonesia, Dari Kerajaan ke Republik

Sistem pemerintahan saat ini tetap presidensial, namun dengan mekanisme checks and balances yang lebih kuat antar lembaga negara untuk mencegah penumpukan kekuasaan.

FAQ

Tanya: Apa sistem pemerintahan pertama yang dianut Indonesia setelah merdeka?

Jawab: Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden Soekarno bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan UUD 1945.

Tanya: Kenapa Indonesia pernah berganti-ganti sistem pemerintahan di awal kemerdekaan?

Jawab: Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil, serta adanya intervensi dari pihak luar (Belanda) melalui perjanjian internasional seperti Konferensi Meja Bundar, memaksa Indonesia untuk mencoba sistem parlementer dan bentuk negara serikat (RIS) untuk sementara waktu.

Tanya: Apa perbedaan utama antara pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi?

Jawab: Perbedaan utamanya terletak pada distribusi kekuasaan dan demokrasi. Orde Baru sangat sentralistik dengan kekuasaan presiden yang dominan. Sementara Era Reformasi lebih demokratis dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan langsung oleh rakyat, dan penguatan lembaga legislatif serta yudikatif untuk menciptakan checks and balances.

Tanya: Mengapa amandemen UUD 1945 dianggap penting di Era Reformasi?

Jawab: Amandemen UUD 1945 sangat penting untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam konstitusi yang memungkinkan terjadinya kekuasaan absolut seperti pada masa sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

Tanya: Sistem pemerintahan apa yang digunakan Indonesia saat ini?

Jawab: Saat ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang didasarkan pada UUD 1945 hasil amandemen. Kamu sebagai rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, salah satunya dengan memilih presiden dan wakil presiden secara langsung setiap lima tahun sekali.