Pejabat Pemerintah Wajib Laporkan Kekayaan

Laporan Kekayaan Bukan Sekadar Administrasi, tapi Cermin Integritas

Kewajiban pejabat pemerintah melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bukan sekadar prosedur birokratis. Ini adalah alat vital untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi tindak pidana korupsi. Namun, bagaimana realisasinya di lapangan?

Mengapa LHKPN Itu Penting?

Bukan Formalitas, Tapi Pilar Kepercayaan Publik

Pelaporan kekayaan adalah hak publik. Masyarakat berhak tahu berapa besar kekayaan pejabat negara yang dipilihnya—dan bagaimana kekayaan itu bertambah atau berkurang selama menjabat.

Melalui e-LHKPN, proses pelaporan sebenarnya telah dibuat digital dan lebih efisien. Namun faktanya, tidak semua pejabat memahami pentingnya keterbukaan ini, bahkan ada yang masih menganggapnya sebagai beban administratif semata.

Faktor Penghambat Pelaporan

Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan meliputi:

• Kurangnya edukasi teknis tentang cara pengisian e-LHKPN
• Minimnya supervisi atau pendampingan
• Persepsi bahwa pelaporan tidak berpengaruh pada karier

Padahal, dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, transparansi kekayaan pejabat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.

 

Sanksi dan Penegakan Aturan

Teguran Administratif Saja Tak Cukup

Regulasi memang telah menetapkan kewajiban pelaporan, tetapi sanksi terhadap pelanggar masih dianggap ringan.

Banyak pejabat yang hanya menerima teguran administratif, bahkan tetap menduduki jabatan penting meski tidak patuh terhadap aturan.

Beberapa pengamat mendorong agar ada konsekuensi lebih tegas, seperti:

• Penundaan pelantikan jabatan baru
• Pembekuan tunjangan jabatan
• Penilaian kinerja ASN yang menyertakan kepatuhan terhadap LHKPN

Akses Publik dan Peran Masyarakat

Mendorong Partisipasi dan Pengawasan Sosial

Laporan LHKPN dapat diakses secara terbuka melalui situs KPK. Masyarakat bisa melihat, meneliti, dan bahkan membandingkan kekayaan pejabat dari waktu ke waktu.

Hal ini sejalan dengan prinsip open government dan partisipasi publik dalam pengawasan pejabat negara.

Dengan keterbukaan data, masyarakat dapat ikut serta menjadi pengawas terhadap potensi penyelewengan jabatan dan akumulasi kekayaan tidak wajar.

Solusi dan Rekomendasi ke Depan

Meningkatkan Edukasi dan Literasi Digital

Diperlukan pelatihan berkala bagi pejabat negara mengenai pentingnya LHKPN serta tata cara pengisian yang benar. Terutama di daerah yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah, pendekatan edukatif akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar ancaman sanksi.

Penguatan Regulasi dan Akuntabilitas

Perlu adanya revisi aturan yang menghubungkan pelaporan LHKPN dengan sistem penilaian kinerja dan promosi jabatan. LHKPN harus dilihat sebagai indikator integritas, bukan sekadar isian formulir tahunan.

 

Pelaporan Kekayaan, Fondasi Negara Bebas Korupsi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bukan hanya simbol. Ia adalah alat ukur integritas. Jika dilakukan dengan benar, transparan, dan akurat, LHKPN akan menjadi tameng awal dari praktik korupsi dan titik tolak untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya.

Sebaliknya, jika LHKPN hanya dianggap rutinitas tahunan tanpa makna, maka peluang manipulasi dan penyelewengan semakin terbuka lebar.