Sistem Pemerintahan Indonesia: Masih Relevankah?

Mengapa Kita Perlu Mengkaji Sistem Pemerintahan

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan pada prinsip trias politica: pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan (checks and balances) agar kekuasaan tidak terpusat secara absolut.

Namun, seiring perubahan zaman—baik dari sisi sosial-politik, teknologi digital, hingga ekspektasi publik—pertanyaan tentang relevansi sistem ini mulai mengemuka. Apakah sistem pemerintahan Indonesia saat ini masih efektif menjawab tantangan era global dan digital?

Artikel ini mengupas struktur sistem pemerintahan Indonesia, menilai fungsionalitasnya, serta memberikan refleksi kritis terhadap masa depan tata kelola negara.

 

Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Kekuasaan Eksekutif

Cabang eksekutif berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan jajaran menteri dalam menyusun dan menjalankan kebijakan nasional.

Tugas utama eksekutif:

• Menyusun dan melaksanakan program pembangunan
• Menetapkan arah kebijakan luar negeri dan pertahanan
• Mengelola administrasi pemerintahan

Meski begitu, konsentrasi kekuasaan eksekutif sering dikritik karena berpotensi menimbulkan dominasi berlebih atau praktik otoritarianisme terselubung.

2. Kekuasaan Legislatif

DPR dan DPD sebagai representasi rakyat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Idealnya, lembaga legislatif menjadi mitra kritis terhadap pemerintah eksekutif.

Kritik ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi agar kebijakan yang lahir benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini bertugas menjaga keadilan dan menafsirkan konstitusi secara independen.

Namun dalam praktiknya, pengaruh politik dalam proses pemilihan hakim dan keputusan kontroversial menunjukkan bahwa independensi lembaga yudikatif masih memerlukan penguatan.

 

Peran Strategis Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsekuensi reformasi politik yang diperkuat melalui UU No. 23 Tahun 2014. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri guna mempercepat layanan publik dan pembangunan berbasis lokal.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah.
• Bupati dan Wali Kota memimpin pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

Kewenangan meliputi:

• Pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
• Perizinan usaha dan pengelolaan lingkungan
• Penanggulangan bencana dan urusan kependudukan

 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Saat Ini

Kelebihan:

• Pemisahan kekuasaan menjaga prinsip demokrasi
• Desentralisasi membuka ruang partisipasi masyarakat lokal
• Presidensialisme memberikan stabilitas pemerintahan

Kelemahan:

• Fragmentasi koordinasi antarlembaga
• Kurangnya akuntabilitas legislatif
• Intervensi politik dalam peradilan
• Ketimpangan antarwilayah akibat kapasitas yang berbeda

 

Relevansi Sistem di Era Digital dan Globalisasi

Tantangan baru seperti disinformasi digital, tuntutan transparansi data, dan partisipasi daring menuntut adaptasi sistem pemerintahan.

Langkah adaptif yang sudah diterapkan antara lain:

• SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
• Satu Data Indonesia untuk sinkronisasi data antarinstansi
• E-musrenbang dan forum digital partisipatif

Namun, kesenjangan akses teknologi dan budaya birokrasi lama masih menjadi penghambat utama.

 Baca Juga : Mengupas Struktur Pemerintahan dari Pusat ke Daerah

Saatnya Reformasi Lanjutan

Struktur sistem pemerintahan Indonesia secara prinsip masih relevan. Namun, dalam pelaksanaannya perlu perbaikan berkelanjutan agar dapat menjawab kompleksitas zaman.

Faktor kunci yang perlu diperkuat:

• Lembaga pengawasan yang independen
• Partisipasi publik yang inklusif
• Keterbukaan informasi berbasis teknologi

Pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berkolaborasi dalam satu visi pembangunan nasional yang adaptif, efisien, dan berkeadilan.