Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Dunia Pendidikan

Mendorong Transformasi Pendidikan: Apa, Siapa, dan Bagaimana?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menggulirkan berbagai kebijakan strategis dalam dunia pendidikan, khususnya pasca-pandemi.

Beragam kebijakan prioritas seperti penerapan Kurikulum Merdeka, program digitalisasi sekolah, dan alokasi dana BOS berdasarkan kebutuhan daerah menjadi upaya strategis dalam menjawab tantangan pendidikan pascapandemi.

Tujuan utamanya adalah memperluas akses, meningkatkan mutu, dan mempersiapkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

Upaya Pemerintah Menata Masa Depan

Langkah reformasi terlihat dalam peluncuran Kurikulum Merdeka, yang bertujuan memberikan ruang fleksibilitas pada sekolah dan guru dalam menentukan metode ajar.

Selain itu, pemerintah terus mengakselerasi program digitalisasi melalui platform Merdeka Mengajar, yang memungkinkan guru mengakses pelatihan daring secara mandiri.

Program BOS yang kini berbasis kebutuhan juga menunjukkan adanya perubahan pendekatan, dari sekadar distribusi anggaran menjadi intervensi berbasis konteks.

Hal ini diharapkan mendorong sekolah-sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mengejar ketertinggalan.

 

Reformasi Kurikulum dan Arah Baru Pendidikan

Fleksibilitas Pembelajaran melalui Kurikulum Merdeka

Pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka sebagai alternatif kurikulum yang lebih adaptif.

 Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang proses belajar sesuai kebutuhan siswa dan kondisi lokal.

Dengan penekanan pada asesmen formatif dan pendekatan berbasis minat, kurikulum ini diharapkan menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan menyenangkan.

Digitalisasi Pendidikan sebagai Strategi Inovatif

Inisiatif digitalisasi difokuskan pada penyediaan sarana prasarana dan peningkatan literasi digital pendidik.

Salah satu terobosan penting adalah peluncuran platform Merdeka Mengajar, yang menyediakan pelatihan daring bagi guru secara gratis dan fleksibel.

Upaya ini sejalan dengan program nasional transformasi digital di sektor pendidikan.

Dana BOS yang Lebih Responsif terhadap Kebutuhan

Berbeda dari sistem sebelumnya, dana BOS kini dialokasikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar rasio siswa. 

Pendekatan ini memberi afirmasi khusus kepada sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan harapan mengurangi ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah.

Meningkatnya Akses dan Kompetensi Guru

Beberapa indikator menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mulai membuahkan hasil.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (2024), angka partisipasi murni (APM) jenjang SMP naik menjadi 78,6% dibandingkan 75,4% pada 2022.

Selain itu, jumlah guru yang mengikuti pelatihan daring meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir, jumlah guru yang mengikuti pelatihan daring meningkat signifikan.

Peningkatan kualitas guru ini turut memperbaiki proses pembelajaran di kelas dan meningkatkan keterlibatan siswa.

Baca Juga : Inovasi Pemerintah dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Kesenjangan Digital dan Beban Administratif

Ketimpangan Akses Teknologi di Daerah 3T

Meski upaya reformasi berjalan, tantangan tetap ada, terutama dalam pemerataan akses digital.

 Banyak sekolah di wilayah timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan konektivitas internet dan sarana pendukung lainnya, sehingga program digitalisasi belum sepenuhnya optimal.

Administrasi Menumpuk, Waktu Mengajar Terkuras

Guru juga masih menghadapi beban administratif tinggi, dari pelaporan BOS hingga pengisian instrumen asesmen nasional.

Hal ini menyita waktu yang seharusnya dialokasikan untuk merancang pembelajaran yang bermutu.

Studi RISE Programme (2023) menyebut bahwa sekitar 38% guru SD menghabiskan lebih dari sepertiga waktunya untuk tugas non-pengajaran, sebagian besar bersifat administratif.

Kebijakan ke Depan

Transformasi pendidikan adalah proses jangka panjang yang menuntut konsistensi, evaluasi, dan partisipasi luas. Agar reformasi ini membuahkan hasil nyata, beberapa langkah berikut direkomendasikan:

• Penguatan kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan
• Investasi digital yang berkelanjutan dan menyasar wilayah 3T
• Sinergi antara sekolah, masyarakat, dan sektor swasta
• Penyederhanaan pelaporan dana BOS berbasis sistem digital

Kebijakan pendidikan harus mampu meringankan beban pelaksana di lapangan dan menjadi instrumen peningkatan mutu secara nyata.