Pemerintah dan Penegakan Hukum: Peran yang Tak Terpisahkan

Penegakan Hukum: Fondasi Negara Hukum

Negara Hukum Tak Sekadar Tertulis di Konstitusi

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Di sinilah peran pemerintah menjadi vital  bukan hanya sebagai pembuat peraturan, tapi juga pelaksana dan pengawas pelaksanaannya.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Struktur Hukum

Melalui kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, negara hadir dalam bentuk regulasi, pengawasan, dan kerja sama lintas institusi.

Pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Dalam praktiknya, penegakan hukum melibatkan aktor lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. 

Ini membentuk ekosistem hukum yang saling berhubungan dan bergantung.

Sinergi Antarlembaga: Kunci Efektivitas Penegakan

Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum di daerah sering kali dimulai dari penerapan peraturan daerah (Perda). Salah satu contohnya adalah penerapan Perda tentang Pengendalian Minuman Keras di Sulawesi Utara.

 Pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan razia serta pembinaan kepada pelanggar.

Studi Kasus: Tambang Ilegal dan Peran Pemerintah

Di Kalimantan, pemerintah daerah menggandeng Dinas Lingkungan Hidup, TNI/Polri, dan instansi kehutanan dalam menindak tambang ilegal.

Ini menunjukkan bagaimana masalah lingkungan dan hukum bisa diatasi lewat sinergi kebijakan dan tindakan nyata.

 

Tantangan yang Dihadapi di Lapangan

Keterbatasan dan Hambatan Struktural

Sayangnya, pelaksanaan di lapangan tak selalu berjalan mulus. Masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan, dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan hukum menjadi hambatan serius.

Minimnya Integrasi Digital

Menurut data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2023, dari 514 kabupaten/kota, lebih dari 40% belum memiliki sistem pemantauan pelaksanaan Perda secara digital.

Padahal, keterbukaan dan transparansi jadi bagian penting dari penegakan hukum modern.

Inovasi dan Solusi Pemerintah

Teknologi sebagai Jawaban Baru

Beberapa pemerintah daerah kini mulai menggunakan platform digital seperti aplikasi “Lapor Perda”, yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara daring.

Pendekatan ini mencerminkan penegakan hukum partisipatif dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Membangun Budaya Hukum di Masyarakat

Peran Edukasi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan hanya soal sanksi, tapi juga soal edukasi hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya hukum masyarakat melalui:

• Program literasi hukum di sekolah
• Sosialisasi melalui media massa dan media sosial
• Kegiatan penyuluhan hukum secara langsung

Hukum sebagai Bagian dari Kesadaran Kolektif

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif untuk membuat hukum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar ancaman sanksi.

Baca Juga : Kasus-Kasus Penting Penegakan Hukum oleh Pemerintah

Supremasi Hukum Butuh Kolaborasi Nyata

Pemerintah bukan hanya pengelola anggaran dan pembuat regulasi, tapi juga motor penggerak penegakan hukum yang adil. Dalam konteks otonomi daerah, peran aktif pemerintah daerah menjadi garda depan penegakan hukum lokal.

Tantangan struktural dan sosial tidak dapat dihadapi sendiri. Dibutuhkan:

• Kolaborasi antarlembaga
• Transformasi digital
• Edukasi hukum berkelanjutan

Pada akhirnya, keadilan dan ketertiban sosial hanya bisa terwujud jika hukum ditegakkan tidak hanya oleh aparat, tetapi juga oleh masyarakat, dengan dukungan kuat dari pemerintah.